Legislator Apresiasi Kebijakan Pemkab Yalimo Bebaskan Biaya Sekolah

 RINDUYALIMO.COM – Anggota DPRD Kabupaten Yalimo, Simon Walilo, S.I.Kom, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo yang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Kebijakan ini diumumkan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

“Langkah Pemkab Yalimo membebaskan biaya sekolah merupakan kebijakan positif yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Yalimo,” ujar Simon, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (9/5/2025).

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Yalimo yang saat ini masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Simon juga mendorong agar Pemkab Yalimo memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa asal Yalimo di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Ia menilai hal ini penting untuk meningkatkan IPM secara menyeluruh.

“Pemerintah provinsi dan pusat tentu akan menaruh perhatian pada kebijakan ini. Namun, perlu ada sistem yang tertib dan transparan agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II (Distrik Welarek dan Benawa), Simon berharap semua pihak, termasuk sekolah-sekolah, dapat menyambut kebijakan ini dengan baik dan menjalankannya sesuai arahan pemerintah daerah.

Ia juga menyarankan agar Pemkab Yalimo mendukung program "Sekolah Rakyat" yang tengah disosialisasikan oleh Kementerian Sosial, terutama di desa-desa terpencil. Program ini dinilai relevan dalam mengatasi persoalan buta aksara di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil reses yang dilakukannya pada periode 2020–2024, Simon mencatat masih terdapat sekitar 200 anak usia 6 hingga 16 tahun di Distrik Welarek dan Benawa yang belum mengenyam pendidikan formal.

“Ini menunjukkan kondisi pendidikan di beberapa wilayah masih memprihatinkan. Saya berharap kebijakan pendidikan gratis ini bisa dijalankan secara sistematis dan menyentuh hingga ke pelosok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Simon menyoroti kinerja sejumlah guru di wilayah pedalaman yang dinilainya tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

“Banyak guru yang seharusnya bertugas di pedalaman, namun justru menetap di ibu kota kabupaten, Elelim. Ini harus menjadi perhatian serius. Guru yang tidak menjalankan tugasnya sebaiknya tidak menerima tunjangan atau hak lainnya,” tegasnya.

Simon menutup pernyataannya dengan meminta dinas teknis terkait untuk mengawal implementasi kebijakan pendidikan gratis secara ketat agar benar-benar berdampak bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Yalimo.(**)