Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E., M.BA. foto : humas
RINDUYALIMO.COM-Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E., M.BA., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk sebagai bendahara di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Ini sangat berbahaya. Dalam pemerintahan saya, ASN yang menjadi bendahara harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan," kata Gubernur Jhon Tabo saat memberikan keterangan di Wamena, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, banyak ASN yang ingin menjadi bendahara, namun tidak memiliki kompetensi yang memadai. Kondisi ini, lanjut dia, dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Untuk itu, Jhon Tabo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan waktu pelatihan selama tiga hari hingga satu minggu bagi para bendahara di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan. Pelatihan tersebut akan difokuskan pada tata cara penyusunan administrasi keuangan yang benar.
"Dengan pembinaan itu, bendahara akan memiliki kemampuan yang diperlukan. Saya pernah menerapkan hal ini saat memimpin di Tolikara, dan hasilnya cukup efektif," ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa ketidaktahuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat berakibat fatal. Ia mencontohkan kasus seorang bendahara di lingkungan OPD Pemprov Papua Pegunungan yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
"Ini terjadi hanya karena ketidaktahuan—menggunakan uang, tapi tidak tahu bagaimana membuat laporan pertanggungjawabannya. Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang," tutur Jhon Tabo.(***)